Advertisement
CIBEBER, CIANJUR // Permasalahan penentuan desil penerima bantuan sosial (bansos) menjadi sorotan utama dalam sosialisasi Program Prioritas Presiden 2026 yang digelar Anggota Komisi VIII DPR RI, Isfhan Taupik Munggaran bersama Kementerian Sosial RI di Desa Cikondang, Kecamatan Cibeber, Rabu (21/10/2026).
Menanggapi hal tersebut, H. Irwan dari Komisi II Fraksi Partai Golkar yang turut hadir menjelaskan bahwa persoalan desil memang banyak dikeluhkan masyarakat, namun sudah coba diluruskan oleh pemateri dari Kemensos dan Koordinator PKH Jawa Barat.
"Alhamdulillah kami telah menjelaskan dan masyarakat mulai paham,penyaluran bansos memang mengacu pada data yang ada dan tidak dilakukan secara sembarangan.Menurutnya,sehingga warga yang sudah sejahtera diharapkan memberi kesempatan bagi yang belum mendapatkan.
"Keluhan masyarakat banyak, ada warga yang asal desil 3 terus tidak mendapatkan bansos, sekarang dia naik di desil 6 jadi tidak dapat.itu yang dikeluhkan warga,tapi tadi sudah di jelaskan,"Katanya.
H.Irwan Berharap kedepannya petugas pendataan di lapangan dapat bekerja lebih teliti,benar,dan akurat dalam mengecek kondisi masyarakat.
"Jangan sampai terjadi yang seharusnya masyarakat mendapatkan desil 1, desil 2, dan desil 3 di bawah, malah masuk desil atau sebaliknya,"Pungkasnya
Senada salah seorang warga penerima manfaat,Ayu Soraya, juga menyampaikan keluhannya terkait implementasi program Presiden di lapangan.
"Implementasi program Presiden banyak yang di keluhkan di antaranya terkait desil ada yang turun ada juga desilnya naik.Harapan saya supaya PKH ini menjangkau kepada masyarakat yang belum dapat dan yang palingembutuhkan," Ucap Ayu
Kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan menjadi jembatan antara keluhan warga di bawah dengan kebijakan di tingkat pusat agar penyaluran bansos tepat pada sasaran.
Dhn.Ule